Sebanyak 22 orangutan yang dikelola oleh Yayasan Balikpapan Orangutan
Survival (BOS) mati di tahun 2004 dan 11 orangutanhttps://www.binomo-in.id mati di awal tahun
2005. Selain itu, perizinan pengelolaan telah berakhir 11 Agustus 2004
dan belum diperpanjang. [Republika (9 Mei 2005); hasil investigasi]
Semburan lumpur panas di kabupaten Sidoarjo sampai saat ini belum juga bisa teratasi. Semburan yang akhirnya membentuk kubangan lumpur panas ini telah memporak-porandakan sumber-sumber penghidupan warga setempat dan sekitarnya. Beberapa media massa melaporkan, setidaknya tak kurang 13 pabrik harus tutup beberapa saat, 200 hektar sawah dan pemukiman penduduk tak bisa digunakan dan ditempati lagi, sebanyak 5800 penduduk mengungsi, beberapa wilayah berpotensi terkontaminasi, demikian juga dengan tambak-tambak bandeng milik warga serta lumpuhnya aktivitas sosial, pendidikan serta jalur transportasi tol surabaya-gempol.
To: Raiffeisen Zentralbank
z.H. Gen.Dir. Dr. Walter Rothensteiner
Am Stadtpark 9 A-1030 Wien
;
To: Andritz AG
z.H. CEO Dr. Wolfgang Leitner
Stattegger Straße 18 A-8045 Graz
;
Re: Concerns regarding the United Fiber System pulpmill and wood chip mill in Indonesian Borneo (South Kalimantan)
Dear Mr. Leitner and Mr. Rothensteiner,
We, the undersigned, are deeplyhttp://www.binomo-in.id concerned about the involvement of your
respective companies in the proposed construction of a huge pulp mill
and of a wood chip mill by the company "United Fiber System (UFS)" in
South Kalimantan, Indonesia. Andritz AG has signed a contract with UFS
to supply the main machinery with a value of more than US$ 250 million
and RZB is financing US$ 21 million or 53% of the wood chip mill.
Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia
Bpk. DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Di
Jakarta
Kami, Koalisi Masyarakat login binomo indonesia Sipil untuk Penanganan Bencana yang terdiri
dari berbagai NGO Nasional, akademisi, organisasi kemasyarakatan, tokoh
masyarakat dan NGO internasional di Indonesia, meminta kepada Bapak
Presiden untuk mencanangkan hari pengurangan resiko bencana setiap hari
Rabu minggu kedua dibulan Oktober yang kebetulan tahun ini jatuh pada
tanggal 12 Oktober, sesuai dengan ketetapan PBB tahun 2001. Hari
Pengurangan Risiko Bencana sungguh merupakan suatu hari yang penting
bagi seluruh rakyat Indonesia terlebih dalam konteks meluasnya dampak
bencana yang melanda Indonesia dan berbagai tempat di dunia akhir-akhir
ini.
Kepada Yth,
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia
Di Indonesia
Dengan Hormat,
Salam sejahtera teriring harapan semoga senantiasa sukses dalam menjalankan aktifitas keseharian.
Sehubungan dengan peristiwa tindak kekerasan oleh aparat kepolisian
Nusa Tenggara Barat, dalam pembubaran paksa Rapat Akbar Petani di Tana
Awu Lombok Tengah, yang mengakibatkan korban luka tembak dari pihak
petani sebanyak 27 orang serta ditahannya 8 orang petani. Maka dengan
ini kami MENGUTUK KERAS tindakkan kekerasan yang dilakukan aparat
kepolisian dan MEMPROTES KERAS atas kejadian tersebut.
17 Agustus sudah dekat. Kembali bangsa Indonesia memperingati perayaan
kemerdekaaan yang telah berumur 60 tahun. Tapi tunggu dulu. Benarkah
kemerdekaan ini patut kita rayakan, jika 37,4 juta penduduk masih hidup
dalam kemiskinan, jika 5 tahun terakhir dibelit utang 76,5 triliun
pertahun, jika korupsi kronis telah menyatu dalam mentalitas dan sistem
sosial. Padahal 60% daratan negara kepulauan ini sudah habis dibagi
untuk perusahaan-perusahaan HPH, HTI, perkebunan dan tambang skala
besar.
Sudah 4 dekade negara ini telah menumpukan pertumbuhan ekonominya pada
investasi asing dengan mengundang pemodal asing. Tak bisa dihindari,
negeri ini kembali kehilangan kedaulatan. Pergantian regim dan partai
politik berkuasa hanyalah pergantian pemain dengan cara yang persis
sama: Megeksploitasi bahan mentah sebesar-besarnya guna membiayai
kekuasaan politiknya dan populer dimata pemodal. Puncaknya, di usia
Kemerdekaannya yang ke 60, penyelenggara negara segera melepas utuh
tanggung jawab pemenuhan kebutuhan mendasar rakyat : pangan, air dan
energi kepada pasar dan tunduk pada kesepakatan politik di tingkat
global.